Lampung – Dunia pendidikan di Provinsi Lampung memasuki era baru. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menggulirkan sejumlah kebijakan besar yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
Kepala Disdikbud Lampung, Thomas Amirico, menegaskan langkah ini diambil untuk menjawab keluhan warga sekaligus meningkatkan mutu layanan pendidikan.
Salah satu kebijakan paling menonjol adalah penghapusan uang komite di tingkat SMA dan SMK. Selama ini, pungutan tersebut kerap dikeluhkan orang tua siswa karena dianggap membebani, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.
“Banyak warga yang mengeluhkan bahwa sumbangan komite tidak berbanding lurus dengan peningkatan kompetensi anak-anak mereka. Sumbangan itu lebih banyak digunakan untuk infrastruktur, bukan pengembangan sumber daya manusia,” kata Thomas dalam sebuah podcast bersama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bandar Lampung.
Sebagai gantinya, biaya sekolah akan dialokasikan melalui anggaran daerah.
“Pro dan kontra pasti ada, tetapi kebijakan ini lahir untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Selain soal pungutan, Disdikbud juga menyelesaikan persoalan penahanan ijazah yang sempat menumpuk hingga puluhan ribu.
“Sebanyak 23 ribu ijazah sudah dibagikan. Ini kebijakan langsung dari Pak Gubernur sebagai bentuk kepedulian pada hak masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang layak,” ujar Thomas.
Pembenahan lain dilakukan pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Jika sebelumnya lebih banyak bertumpu pada zonasi, kini ditambah jalur prestasi dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) dan penilaian rapor yang lebih objektif.
“Pertarungannya sekarang ada pada kemampuan siswa. Kalau ingin masuk sekolah unggulan, mereka harus belajar sungguh-sungguh. Tidak bisa lagi hanya mengandalkan titipan,” jelas Thomas.
Menurutnya, kebijakan-kebijakan tersebut bukan sekadar menjawab persoalan teknis, melainkan strategi jangka panjang membangun generasi muda Lampung yang berkualitas.
“Pendidikan adalah investasi. Kita ingin memastikan investasi itu tepat sasaran, tidak memberatkan masyarakat, dan benar-benar menghasilkan sumber daya manusia yang unggul,” tutup Thomas. (*)
